Jakarta - Mayoritas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) dan kebijakan bailout Bank Century bermasalah.
Fraksi-fraksi yang menganggap bailout Century bermasalah adalah F-Golkar, F-PKS, F-PDIP, F-Gerindra, dan F-Hanura. Sementara F-Demokrat dan F-PKB berpendapat sebaliknya dimana pengucuran FPJP dan kebijakan bailout merupakan hal yang benar. Dan 2 fraksi lainnya yaitu F-PPP dan F-PAN bersikap netral atau abstain.
Demikian hasil pandangan akhir fraksi yang disampaikan oleh masing-masing juru bicara fraksi dalam sidang Paripurna DPR-RI di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, Rabu (03/03/2010).
Kelima fraksi yang sepakat pengucuran FPJP dan kebijakan bailout Bank Century bermasalah secara lantang menegaskan pandangannya untuk memilih opsi C sesuai dengan hasil akhir Pansus Century.
Berikut pandangan akhir masing-masing fraksi yang memilih Opsi C yang menyatakan Kebijakan pemberian FPJP dan penyertaan modal ke Bank Century bermasalah.
F-Golkar :
Patut diduga terjadi penyimpangan, pelanggaran dari sejak proses merger dan akusisi bank CIC, Danpac, dan Bank Pikko menjadi Bank Century. Selain itu pelanggaran dan penyimpangan juga didapati dalam proses pemberian FPJP, pengambilan keputusan bailout, pengucuran PMS serta dalam aliran dana.
"Secara tegas Fraksi Golkar menyatakan untuk memilih opsi C, suara Golkar adalah suara rakyat," ujar Juru Bicara F-Golkar Ibnu Munzir.
F-PKS :
Pandangan akhir ini merupakan penegasan dan penguatan pada sidang-sidang terdahulu. Setelah membaca dan mempelajari opsi, F-PKS meyakini dan memandang bahwa dua opsi itu secara substansial memiliki kesamaan.
"Namun atas hasil Pansus tersebut, PKS berkeyakinan bahwa opsi C yang dipilih dan merupakan yang terbaik bagi sektor keuangan di Republik Indonesia ini," ujar Juru Bicara F-PKS Eki Awal Muharam.
F-PDIP :
Fraksi PDIP pada forum rapat paripurna mempertegas kembali sikapnya terkait kasus Bank Century. Terjadi kuat banyak pelanggaran dan penyimpangan pada tingkat kebijakan. Serta pelanggaran peraturan perbankan, tindak pidana umum serta money laundering (pencucian uang) dan tindak pidana korupsi.
"Semoga kebenaran akan terus terungkap, kami fraksi PDIP akan terus mengawal dan konsisten pada poin C. PDIP juga mendesak agar pihak-pihak yang terlibat langsung atau tidak diproses secara hukum," kata Juru Bicara F-PDIP Puan Maharani.
F-Gerindra :
Pada pandangan akhir fraksi di Paripurna dan sebelumnya juga telah disampaikan pada pandangan awal dan pandangan akhir fraksi di pansus. Gerindra melihat ada indikasi penyimpangan dalam setiap fase dari Bank Century selesai merger hingga pada tahapan sebagai bank gagal dan dinyatakan sisitemik.
"Banyak pelanggaran-pelanggaran seperti pada Keputusan Menkeu dan PBI. Atas dasar itu terhadap opsi yang disampaikan dan dengan mengucap bismilliah maka Gerindra memilih opsi C," ujar Ahmad Muzani juru bicara F-Gerindra.
F. Hanura :
Hanura tidak pernah mundur sedikitpun dimana terdapat pelanggaran undang-undang perbankan sampai bailout dan aliran dana. "Fraksi Hanura menyatakan pilihan pada opsi C," singkat Akbar Faizal juru bicara F-Hanura.
Namun, DPR secara resmi belum mengambil kesimpulan dari pandangan-pandangan akhir fraksi tersebut dikarenakan adanya perbedaan pandangan. Pimpinan DPR masih membahas mekanisme yang diambil dalam menarik kesimpulan akhir.
(dru/dnl)
sumber
detik.com
